BPJS Akan Menaikan Tarif Pembayaran

BPJS akan menaikan tarif pembayaran

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dikerjakan awal 2020 memetik pro kontra. Demi keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) iuran perlu dinaikan, tetapi di segi lain ada tambahan beban pada masyarakat. Memang BPJS akan menaikan tarif pembayaran untuk sementara waktu.

Sebenarnya secara komitmen JKN merupakan sebuah asuransi gotong royong, di mana yang kaya membantu yang miskin (dengan mengiur lebih besar), yang sehat membantu yang sakit (yang sehat mengiur tetapi tidak pakai sarana kebugaran atau butuh sarana kebugaran yang lebih minimal).

Hanya saja komitmen tersebut dinilai pemerintah tidak jalan. Karena banyaknya peserta independen yang menunggak iuran. Otomatis defisit BPJS pun benar-benar besar.

Hampir 50% peserta independen menunggak iuran, di mana hal ini tidak cocok bersama dengan komitmen dibuatnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada akhir 2018, tingkat keaktifan peserta independen hanya 53,7%. Artinya, 46,3% berasal dari peserta independen tidak tekun membayar iuran dengan sebutan lain menunggak.

Padahal sepanjang 2018, total iuran berasal dari peserta independen adalah Rp8,9 triliun, tetapi total asialive88 klaimnya mencapai Rp27,9 triliun. Dengan kata lain, claim ratio berasal dari peserta independen ini mencapai 313%. Akibat BPJS akan menaikan tarif pembayaran menjadi kendala banyak orang.

Okezone merangkum sejumlah fakta menarik soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menjadi pro dan kontra, Minggu (15/9/2019):

1. Besarnya Defisit BPJS berasal dari Tahun ke Tahun

Sebelum mempertimbangkan intervensi Pemerintah baik dalam bentuk PMN (Penanaman Modal Negara) maupun pertolongan APBN, besaran defisit JKN masing-masing Rp1,9 triliun (2014), Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).

Dalam rangka menanggulangi defisit JKN itu, Pemerintah memberikan pertolongan dalam bentuk PMN sebesar Rp5 triliun (2015) dan Rp6,8 triliun (2016) dan juga pertolongan dalam bentuk pertolongan membeli APBN sebesar Rp3,6 triliun (2017) dan Rp10,3 triliun (2018).

2. Hitung-hitungan Defisit Tanpa Iuran Dinaikan

Tanpa dikerjakan kenaikan iuran, defisit JKN dapat terus meningkat, yang diperkirakan dapat mencapai Rp32 triliun di th. 2019, dan meningkat menjadi Rp44 triliun pada 2020 dan Rp56 triliun pada 2021.

3. Akhirnya Diputuskan untuk Iuran Dinaikan

Iuran BPJS Kesehatan dinaikan sampai 100%. Iuran peserta kelas I menjadi Rp160.000 berasal dari Rp80.000 per bulan. Kemudian kelas II menjadi Rp110.000 berasal dari pada mulanya Rp59.000 per bulan.

Pertama hanya berlaku untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3, tidak sebesar itu. Untuk Kelas 3, usulan kenaikannya adalah berasal dari Rp25,5 ribu menjadi Rp42 ribu, atau naik 65%.

4. Harapan bersama dengan Kenaikan Iuran Tersebut

Keberlangsungan program JKN dapat terjaga. Jangan sampai program JKN yang manfaatnya udah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terganggu keberlangsungannya.

Karena total pemakaian sarana kebugaran lewat JKN mencapai 233,9 juta layanan, yang terdiri berasal dari 147,4 juta sarana pada Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP), 76,8 juta sarana rawat jalur RS, dan 9,7 juta sarana rawat inap RS. Secara rata-rata, kuantitas sarana kebugaran lewat JKN mencapai 640.822 sarana tiap-tiap hari.

5. Namun Kenaikan Iuran Bebani 8 Juta Orang

Masyarakat yang meraih subsidi berasal dari pemerintah atau diistilahkan bersama dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS mencapai 96,8 juta jiwa. Sementara data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin dan nyaris miskin atau di 4 desil paling rendah (setiap desil mewakili 10% total penduduk), ada 8,2 juta jiwa yang menjadi peserta mandiri.

“Masyarakat yang sekitar 8 juta inilah yang paling terpapar bersama dengan kenaikan iuran BPJS layaknya diajukan oleh pemerintah,” ujar Konsultan Data Indonesia Herry Gunawan.

6. Jika Terbebani, Simak Solusi berasal dari Pemerintah

Bagi peserta independen kelas 3 yang merasa tidak dapat bersama dengan besaran iuran ini, dan benar-benar tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos, sehingga berhak untuk masuk PBI yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

Sedangkan untuk kenaikan kelas 2 dan kelas 1, dapat saja peserta yang berkaitan melaksanakan penurunan kelas, seandainya berasal dari pada mulanya kelas 1 menjadi kelas 2 atau kelas 3, atau berasal dari kelas 2 turun ke kelas 3.

7. Dengan Demikian Tidak Ada Masalah

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi di Kementerian Keuangan RI Nufransa Wira Sakti menerangkan, kenaikan iuran tidak dapat pengaruhi masyarakat miskin dan tidak mampu. Saat ini, sebanyak 96,6 juta masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat (APBN) yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sementara 37,3 juta jiwa lainnya dibayarkan oleh Pemda (APBD) lewat kepesertaan masyarakat yang didaftarkan oleh Pemda (yang kadang waktu disebut terhitung PBI Daerah). Dengan demikian, ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD.

Postingan Terpopuler

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *