Aturan Penyadapan Dapat Kritikan Dari KPK

Aturan Penyadapan Dapat Kritikan Dari KPK

Kepala Perencanaan dan Produk Hukum Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasamala Aritonang mengkritik aturan yang berkaitan dengan mendengarkan. Benar, aturan penyadapan dapat kritikan dari KPK secara langsung.

Atas dasar revisi undang-undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur penyadapan ini, harus mendapatkan otorisasi dari Dewan Pengawas.

“Siapa pun yang melakukan penyadapan bukan hanya KPK, jika Anda ingin mengaturnya, lakukan dengan cara yang sama,” kata Rasamala kepada kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Minggu (09). / 08/2019).

Dengan aturan itu, Rasamala merasa aneh. Sekalipun KPK akan bergerak dengan mengetuk, KPK harus memiliki izin dari dewan pengawas.

“Jadi aneh kalau hanya KPK yang diawasi sebagai bagian dari penyadapan. KPK diawasi langsung oleh publik, parlemen, presiden, dan PPATK. Jika Anda ingin kontrol, maka jalankan dengan benar”, dia menyatakan.

“Kami berdua tahu bahwa korupsi biasanya terkait dengan kekuasaan dan rezim,” katanya.

Ratusan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Citizens Care (WP-KPK) menyatakan dukungan mereka untuk revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mereka menyatakannya pada rapat umum damai di depan gedung merah putih KPK, Minggu (9/8/2019). Dalam aksinya, WP-KPK juga memainkan yasinan dan tahlilan dan membawa alat peraga dalam bentuk spanduk dan poster yang mendukung RUU KPK.

“Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai untuk membantu meningkatkan kinerja KPK dalam memerangi pelanggaran non-pidana korupsi di Indonesia,” kata Koordinator Aksi Ahmad .

Ratusan Massa Yasinan Melakukan Demo di Gedung Merah Putih

Selain itu, Ahmad mengatakan bahwa pihaknya juga mendukung keberadaan artikel tentang keberadaan dewan pengawas KPK. Menurut mereka, setiap lembaga hukum memiliki dewan pengawas untuk membantu mengendalikan lembaga bolapelangi ketika melakukan tugasnya, sesuai dengan tugas dan fungsi utama, serta aturan penerapan hukum, untuk menghindari pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang.

“Tugas pemberantasan korupsi harus dipantau untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan oleh KPK Semua petugas penegak hukum di Indonesia memiliki pengawas, mengapa KPK tidak ada, “kata Ahmad.

Kemudian Ahmad juga mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu alergi terhadap perubahan undang-undang KPK. Dengan aturan penyadapan dapat kritikan dari KPK sudah dibenarkan semua pihak. Karena menurutnya, hukum bukanlah sesuatu yang absolut tetapi dapat dimodifikasi untuk tetap mengikuti situasi dan kondisi.

“WP KPK mencurigai bahwa karyawan KPK yang menolak revisi undang-undang KPK dan menolak Capim KPK sebagai akibat dari pemilihan komite KPK dan pemilihan tes yang sesuai oleh DPR adalah mereka yang sudah berada di KPK. nyaman di zona saat ini, “pungkasnya.

Sehubungan dengan 10 nama calon pimpinan KPK yang dipilih oleh Komite Seleksi KPK (Pansel KPK), WP KPK mendukungnya. Karena, menurutnya, Capim terbaiklah yang harus diapresiasi agar bisa diikuti oleh DPR.

“WP KPK menyetujui 10 nama capim KPK sebagai pilihan terbaik,” katanya.

Akhirnya, kelompok kerja KPK merekomendasikan agar karyawan KPK, sebagai aparatur sipil negara (ASN), tetap loyal kepada lembaga dan tidak kepada individu, apalagi menolak KPK Capim setelah berhasil menyelesaikan seleksi.

“Siapa pun pemimpin KPK, WP KPK setia kepada institusi, bukan orang,” pungkasnya.

Massa aksi juga mengadakan kegiatan serupa di depan Istana Negara yang mengekspresikan aspirasi yang sama.

Postingan Terpopuler

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *